..materi pelengkap
Peristiwa
Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca –Pengakuan Kedaulatan
Standar Kompetensi :
2. Memahami usaha mempertahankan kemerdekaan,
Kompetensi Dasar :
2.2. Mendeskripsikan
peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan.
DISUSUN
OLEH :
F. Budi Wibowo, S.Pd, guru IPS SMP Tarakanita Gading
Serpong.
Email : bewe2021@gmail.com
Blog
: mimbarpena2021.blogspot.com
A. KEMBALI KEBENTUK NKRI
1. Latar
belakang kembali ke NKRI
a. Bentuk
federal dianggap merupakan bentukan Belanda untuk tetap menguasai Indonesia
b. Rakyat
menghendaki kembali ke NKRI
c. SDM
di negara-negara federal belum mencukupi untuk melakukan pembanguna
d.
NKRI
merupakan cita-cita proklamasi 1945
e. Dengan
bentuk NKRI kekuasaan di Indonesia berada ditangan bangsa Indonesia sendiri
2. Hambatan
dan dukungan kembali ke NKRI
a. Dukungan
berasal dari kalangan rakyat dan pemimpin yang unitaris
b. Hambatan
banyak berasal dari Belanda dan orang-orang Indonesia yang telah dibina Belanda
c. Beberapa
pejabat negara federal takut akan kehilangan kekuasaan
3. Situasi
politik dan ekonomi
a. Untuk
mengokohkan persatuan setelah dibubarkannya RIS, pemerintah cenderung
sentralistik
b. Terjadi
ketimpangan pembangunan (ekonomi, politik, dsb) antara pusat dan daerah
c. Partai
politik yang begitu banyak cenderung mementingkan golongan
d. Dengan
kabinet parlementer maka kabinet bertanggung jawab pada DPR/Parlemen
e. Jatuh
bangun kabinet terjadi karena mosi tidak percaya DPR
B. Berbagai peristiwa-peristiwa politik
pasca-pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia antara lain:
1. Terbentuknya
Republik Indonesia Serikat (RIS)
a. RIS
dibentuk olehVAN DER PLAS danJENDERAL VAN MOOK yang bertujuan untuk
memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
b. Mereka
membentuk RIS dengan terdiri atas beberapa Negara bagian (disebut sebagai
Negara boneka) ketika Republik Indonesia sedang berjuang mempertahankan
kemerdekaan melalui perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi (sebelum
pengakuan kedaulatan Republik Indonesia).
2. Kembalinya
Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
a. Sebagian
besar dari seluruh rakyat Indonesia menentang Negara-negara boneka dan
daerah-daerah otonom yang diciptakan oleh gubernur jenderal Van Mook dan Van Der Plas
sebagai pemimpin NICA yang sekaligus sebagai otak dari politik devide
et impera.
3. Adapun
yang menjadi alasan rakyat mengkhendaki pembubaran Negara Republik Indonesia
Serikat (RIS) ialah sebagai berikut :
a. Konstitusi
RIS yang membentuk Negara federal menimbulkan perpecahan bangsa
b. Beberapa
Negara bagian dan rakyat menghendaki Indonesia kembali kebentuk Negara kesatuan
c. Sebagian
besar para pemimpin Negara federal tidak memperjuangkan rakyat, tetapi lebih
memihak kepada Belanda.
d. Rakyat
Indonesia merasa tidka puas dengan hasil perundingan KMB yang masih
memberi peluang pada pihak Belanda atas Indonesia
4. Bentuk
Negara federal di Indonesia adalah bentukan colonial Belanda yang tidak sesuai
dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
5. Anggota
kabinet sebagian besar adalah pendukung unitarisme sehingga gerakan untuk
membubarkan Negara federal dan mengembalikan bentuk Negara Indonesia ke Negara
Kesatuan Republik Indonesia
6. Beberapa
Negara boneka bentukan Belanda yang semula ditujukan utnuk melemahkan persatuan
dan kesatuan Indonesia, tetapi pada perkembangannya, justru memiliki keinginan
yang sama, yaitu menegakkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
C. Masa
Demokrasi Liberal
a. Demokrasi
liberal di Indonesia adalah kehidupan politik dengan menggunakansistem
pemerintahan rakyat yang mencotntoh Negara-negara Barat seperti Eropa dan
Amerika.
b. Masa
demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan kemelut politik tetapi juga
sekaligus memperoleh prestasi dari berpolitik.
c. Ketidakstabilan
pemerintah akibat persaingan antarpartai politik.
d. Penyalahgunaan
keamanan diberbagai daerah
D.
Gangguan
keamanan dari luar negari.
a.
Gangguan
keamanan yang terjadi di Indonesia ternyata tidak hanya bersumber dari dalam
negeri saja, tetapi juga dipengaruhi oleh campur tangan bansa asing.
b.
Jauh
sebelum upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia
Serikat (RIS) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda telah
melakukan gangguan keamanan dalam bentuk Agresi Militer I (1947) dan Agresi
Militer II (1948)
E.
Gangguan
keamanan dari dalam negeri
a.
Berbagai
gangguan keamanan dalam bentuk pemberontakan muncul dari dalam negeri
pasca-pengakuan kedaulatan Indonesia antara lain adalah usaha untuk mendirikan
Negara Islam Indonesia (NII) oleh DI/TII pimpinan Kartosuwirjo, Pemerintah
Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan piagam perjuangan semesta
(Persemesta)
F.
Pemilihan
Umum di Indonesia
a.
Pemilihan
tahap pertama
Pemilu
tahap pertama ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih
anggota DPR. Pada pemilu tersebut ada 4 partai dengan perolehan suara terbesar
secara berturut-turut yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI.
b.
Pemilihan
tahap kedua
Pemilu
tahap kedua ini diselenggarakan pada tanggal 15 desember 1955 dan bertujuan
untuk memilih Badan Konstituante sejumlah 542 orang.
G. Konferensi
Asia Afrika (KAA) di Bandung
Latar belakang
penyelenggaraan KAA di Bandung
a. Beberapa
bangsa di Asia dan Afrika merupakan bangsa yang memiliki rasa senasib dan
sepenanggungan sebagai bangsa yang terbelenggu atau dijajah oleh kekejaman
imperialism dan kolonialisme.
b. Konfrensi
Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.
c. Hasil
Pelaksanaan Konfrensi Asia Afrika di Bandung
H. Pengiriman
Pasukan Garuda
c. Pasukan
Garuda III Konga III dikirim ke Kongo
pada 1962
I. Konferensi
Tingkat Tinggi Pertama Negar-Negara Non-Blok
a. Pada
tanggal 1-6 September 1961, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-negara
Non-Blok diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia.
b. KTT
ini diprakarsai oleh Negara-negara berkembang dengan tujuan tidak melibatkan
diri ke dalam kancah pertentangan politik antara Amerika Serikat dnegan Uni
Soviet yang sedang perang dingin saat Pasca-PD II.
J. Masa
Demokrasi Terpimpin
a. Dekrit
Presiden 5 Juli 1959
Kehidupan demokrasi
liberal sebelum adanya demokrasi terpimpin di Indonesia ternyata tidak
menguntungkan untuk perjuangan bangsa, karena tidak sesuai dengan kepribadian
sendiri. hal ini mendorong pemerintah untuk kembali kepada kepribadian sendiri,
yang rencananya secara konsepsional akan dikekukan oleh presiden Soekarno dalam
suatu siding bersama antara tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin partai di
Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957.
b. Isi dari Dekret tersebut antara lain:
·
Pembubaran Konstituante
c.
Akibat
dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959
1.
sisi
positif Dekrit Presiden 5 Juli 1959
a.
menyelamatkan
Negara dari ancaman perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan
b. memberikan
pedoman yang jelas dengan menggunakan UUD 1945 untuk kelangsungan hiudp
berbangsa dan bernegara
c. merintis
pembentukan lembaga tertinggi Negara dan lembaga tinggi Negara yang selama masa
demokrasi liberal tertunda pembentukannya.
2. sisi
negative Dekrit Presiden 5Juli 1959
a. memberi
kemantapan kekuasaan yang besar kepada presiden, terhadap MPR maupun lembaga
tinggi Negara lainnya.
b. memberi
peluang bagi kalangan militer untuk terjun dalam bidang politik
K. Politik
Demokrasi Terpimpin
1. Politik
mercusuar yang digunakan pada masa demokrasi terpimpin
2. Konfrontasi
dengan Malaysia akibat politik nefoold
L. Kabinet silih berganti
a. Kabinet
Natsir
b. Kabinet
Soekiman
c. Kabinet
Wilopo
d. Kabinet Ali I
e. Kabinet
Burhanudin Harahap
f. Kabinet Ali
II
g. Kabinet karya
(zakken cabinet)
M. Pemilihan
Umum I (1955)
Dilaksanakan dua tahap
a. Tahap I (29
September 1955): memilih anggota DPR
b. Tahap II (15
Desember 1955): memilih anggota Konstituante (pembuat UUD)
. Pemenang pemilu:
1. Masyumi
2. PNI
3. NU
4. PKI
DPR 272 orang, Konstituante 542
. Diikuti
banyak partai, organisasi, dan perseorangan
Sumber
pustaka : diambil dari berbagai sumber
