peristiwa politik dan ekonomi pasca penyerahan kedaulatan

..materi pelengkap

Peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca –Pengakuan Kedaulatan

Standar Kompetensi :

 2. Memahami usaha mempertahankan kemerdekaan,

Kompetensi Dasar  :

2.2. Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan.

DISUSUN OLEH :

F. Budi Wibowo, S.Pd, guru IPS SMP Tarakanita Gading Serpong.

Email : bewe2021@gmail.com

Blog : mimbarpena2021.blogspot.com

A. KEMBALI KEBENTUK NKRI

1.      Latar belakang kembali ke NKRI

a.       Bentuk federal dianggap merupakan bentukan Belanda untuk tetap menguasai Indonesia

b.      Rakyat menghendaki kembali ke NKRI

c.       SDM di negara-negara federal belum mencukupi untuk melakukan pembanguna

d.      NKRI merupakan cita-cita proklamasi 1945

e.       Dengan bentuk NKRI kekuasaan di Indonesia berada ditangan bangsa Indonesia sendiri

2.      Hambatan dan dukungan kembali ke NKRI

a.       Dukungan berasal dari kalangan rakyat dan pemimpin yang unitaris

b.      Hambatan banyak berasal dari Belanda dan orang-orang Indonesia yang telah dibina Belanda

c.       Beberapa pejabat negara federal takut akan kehilangan kekuasaan

3.      Situasi politik dan ekonomi

a.       Untuk mengokohkan persatuan setelah dibubarkannya RIS, pemerintah cenderung sentralistik

b.      Terjadi ketimpangan pembangunan (ekonomi, politik, dsb) antara pusat dan daerah

c.       Partai politik yang begitu banyak cenderung mementingkan golongan

d.      Dengan kabinet parlementer maka kabinet bertanggung jawab pada DPR/Parlemen

e.       Jatuh bangun kabinet terjadi karena mosi tidak percaya DPR

B.      Berbagai peristiwa-peristiwa politik pasca-pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia antara lain:

1.      Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) 

a.       RIS dibentuk olehVAN DER PLAS danJENDERAL VAN MOOK yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

b.      Mereka membentuk RIS dengan terdiri atas beberapa Negara bagian (disebut sebagai Negara boneka) ketika Republik Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi (sebelum pengakuan kedaulatan Republik Indonesia). 

2.      Kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

a.        Sebagian besar dari seluruh rakyat Indonesia menentang Negara-negara boneka dan daerah-daerah otonom yang diciptakan oleh gubernur jenderal Van Mook dan  Van Der Plas sebagai pemimpin NICA yang sekaligus sebagai otak dari politik devide et impera. 

3.      Adapun yang menjadi alasan rakyat mengkhendaki pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ialah sebagai berikut :

a.        Konstitusi RIS yang membentuk Negara federal menimbulkan perpecahan bangsa

b.      Beberapa Negara bagian dan rakyat menghendaki Indonesia kembali kebentuk Negara kesatuan

c.       Sebagian besar para pemimpin Negara federal tidak memperjuangkan rakyat, tetapi lebih memihak kepada Belanda.

d.      Rakyat Indonesia merasa tidka puas dengan hasil perundingan KMB  yang masih memberi peluang pada pihak Belanda atas Indonesia

4.      Bentuk Negara federal di Indonesia adalah bentukan colonial Belanda yang tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

5.      Anggota kabinet sebagian besar adalah pendukung unitarisme sehingga gerakan untuk membubarkan Negara federal dan mengembalikan bentuk Negara Indonesia ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

6.      Beberapa Negara boneka bentukan Belanda yang semula ditujukan utnuk melemahkan persatuan dan kesatuan Indonesia, tetapi pada perkembangannya, justru memiliki keinginan yang sama, yaitu menegakkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

C.     Masa Demokrasi Liberal

a.       Demokrasi liberal di Indonesia adalah kehidupan politik dengan menggunakansistem pemerintahan rakyat yang mencotntoh Negara-negara Barat seperti Eropa dan Amerika.

b.      Masa demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan kemelut politik tetapi juga sekaligus memperoleh prestasi dari berpolitik.

c.       Ketidakstabilan pemerintah akibat persaingan antarpartai politik.

d.      Penyalahgunaan keamanan diberbagai daerah

D.    Gangguan keamanan dari luar negari.

a.       Gangguan keamanan yang terjadi di Indonesia ternyata tidak hanya bersumber dari dalam negeri saja, tetapi juga dipengaruhi oleh campur tangan bansa asing.

b.      Jauh sebelum upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda telah melakukan gangguan keamanan dalam bentuk Agresi Militer I (1947) dan Agresi Militer II (1948)

E.     Gangguan keamanan dari dalam negeri

a.       Berbagai gangguan keamanan dalam bentuk pemberontakan muncul dari dalam negeri pasca-pengakuan kedaulatan Indonesia antara lain adalah usaha untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) oleh DI/TII pimpinan Kartosuwirjo, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan piagam perjuangan semesta (Persemesta)

F.      Pemilihan Umum di Indonesia

a.       Pemilihan tahap pertama

Pemilu tahap pertama ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Pada pemilu tersebut ada 4 partai dengan perolehan suara terbesar secara berturut-turut yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI.

b.      Pemilihan tahap kedua

Pemilu tahap kedua ini diselenggarakan pada tanggal 15 desember 1955 dan bertujuan untuk memilih Badan Konstituante sejumlah 542 orang.

G.    Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung

      Latar belakang penyelenggaraan KAA di Bandung

a.       Beberapa bangsa di Asia dan Afrika merupakan bangsa yang memiliki rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terbelenggu atau dijajah oleh kekejaman imperialism dan kolonialisme.

b.      Konfrensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.

c.       Hasil Pelaksanaan Konfrensi Asia Afrika di Bandung

H.    Pengiriman Pasukan Garuda

a.       Pasukan Garuda I       Kontingen Garuda I dikirim pada 8 Januari 1957 ke Mesir.

b.      Pasukan Garuda II      Konga II dikirim ke Kongo pada 1960

c.       Pasukan Garuda III    Konga III dikirim ke Kongo pada 1962

I.       Konferensi Tingkat Tinggi Pertama Negar-Negara Non-Blok

a.       Pada tanggal 1-6 September 1961, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-negara Non-Blok diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia.

b.      KTT ini diprakarsai oleh Negara-negara berkembang dengan tujuan tidak melibatkan diri ke dalam kancah pertentangan politik antara Amerika Serikat dnegan Uni Soviet yang sedang perang dingin saat Pasca-PD II.

J.       Masa Demokrasi Terpimpin

a.       Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Kehidupan demokrasi liberal sebelum adanya demokrasi terpimpin di Indonesia ternyata tidak menguntungkan untuk perjuangan bangsa, karena tidak sesuai dengan kepribadian sendiri. hal ini mendorong pemerintah untuk kembali kepada kepribadian sendiri, yang rencananya secara konsepsional akan dikekukan oleh presiden Soekarno dalam suatu siding bersama antara tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin partai di Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957.

b.    Isi dari Dekret tersebut antara lain:

·         Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

·         Pemberlakuan kembali UUD '45 dan tidak berlakunya UUDS 1950

·         Pembubaran Konstituante

c.       Akibat dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1.      sisi positif Dekrit Presiden 5 Juli 1959

a.       menyelamatkan Negara dari ancaman perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan

b.      memberikan pedoman yang jelas dengan menggunakan UUD 1945 untuk kelangsungan hiudp berbangsa dan bernegara

c.       merintis pembentukan lembaga tertinggi Negara dan lembaga tinggi Negara yang selama masa demokrasi liberal tertunda pembentukannya.

2.      sisi negative Dekrit Presiden 5Juli 1959

a.       memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada presiden, terhadap MPR maupun lembaga tinggi Negara lainnya.

b.      memberi peluang bagi kalangan militer untuk terjun dalam bidang politik

K.     Politik Demokrasi Terpimpin

1.      Politik mercusuar yang digunakan pada masa demokrasi terpimpin

2.      Konfrontasi dengan Malaysia akibat politik nefoold

L. Kabinet silih berganti

a. Kabinet Natsir

b. Kabinet Soekiman

c. Kabinet Wilopo

d. Kabinet Ali I

e. Kabinet Burhanudin Harahap

f. Kabinet Ali II

g. Kabinet karya (zakken cabinet)

M.   Pemilihan Umum I (1955)

 Dilaksanakan dua tahap

a. Tahap I (29 September 1955): memilih anggota DPR

b. Tahap II (15 Desember 1955): memilih anggota Konstituante (pembuat UUD)

.           Pemenang pemilu:

1. Masyumi

2. PNI

3. NU

4. PKI

 DPR 272 orang, Konstituante 542

.           Diikuti banyak partai, organisasi, dan perseorangan

Sumber pustaka : diambil dari berbagai sumber