Paradoks Teknologi Belajar

Paradoks Teknologi Belajar

IWAN PRANOTO, Guru Besar Matematika ITB

Kompas, Selasa, 03 Maret 2015

Gambar : Kompas.image

“Di perkotaan dengan fasilitas pendidikan baik, teknologi belajar suatu kemewahan; 
di pedalaman, teknologi belajar justru kebutuhan.”

 IWAN PRANOTO

 Bagi sekolah di kota besar yang sudah berfasilitas baik dan dilayani guru bermutu, penyediaan teknologi belajar bagi para murid adalah suatu kemewahan. Teknologi untuk belajar di sekolah yang sudah baik merupakan unsur pelengkap atau penghias semata, bukan kebutuhan. Jika tak tersedia teknologi belajar pun, para siswa tetap akan dapat belajar bersama guru.

Namun, sebaliknya, bagi sekolah-apalagi masyarakat tanpa sekolah-di pedalaman dan tanpa fasilitas, mungkin pula tak memiliki guru memadai, teknologi belajar merupakan kebutuhan. Teknologi belajar bagi anak-anak di daerah terpencil merupakan keharusan. Pada dekade kedua abad ke-21 ini, teknologi juga mungkin satu-satunya peluang bagi anak-anak di pelosok untuk belajar dengan mutu tak kalah dari temannya di perkotaan.

Inilah paradoks dalam teknologi belajar. Di perkotaan dengan fasilitas pendidikan baik, teknologi belajar suatu kemewahan; di pedalaman, teknologi belajar justru kebutuhan.

Anak

Saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengutarakan gagasan pemanfaatan tablet atau sabak elektronik (sabak-el) sebagai media belajar, beberapa pihak meragukan.

Umumnya keraguan bersumber pada fakta infrastruktur yang belum memadai, seperti jaringan listrik dan internet. Juga ada suara yang takut anak akan memanfaatkannya guna mengakses informasi tak pantas. Malah ada yang berkata bahwa pemberian sabak sebagai ganti buku ajar untuk saat ini belum mendesak, bahkan akan membuat perbandingan pendidikan di kota besar dengan di pelosok-pelosok semakin tidak seimbang.

Semua ramalan serta komentar bernada tak positif tersebut sahih. Hanya para pengkritik itu keliru membayangkan sabak-el ini untuk diterapkan di perkotaan atau malah di seluruh Indonesia, secara nasional.

 Saat ini masih banyak daerah terpencil, sulit dijangkau, terjebak konflik, atau terkena bencana. Akibatnya, anak-anak di daerah seperti ini mau tak mau harus menelan layanan pendidikan ala kadarnya.

Kerap terjadi, hanya ada satu guru di satu-satunya sekolah di desa terdekat. Guru seorang itu harus mengampu semua mata pelajaran, mulai dari Agama, Bahasa Indonesia, Kimia, Matematika, sampai Olahraga. Di beberapa daerah lain, ada prajurit TNI yang berinisiatif mengajar anak- anak di sana.

Banyak daerah terpinggirkan itu harus dicapai dengan berjalan kaki menembus hutan satu atau dua malam. Ada pula yang harus dicapai dengan kapal yang tak selalu tersedia. Ada pula yang harus dicapai dengan pesawat terbang perintis. Inilah keadaan geografis Indonesia yang harus dipahami oleh penentu kebijakan dan politisi dalam bidang kebijakan pendidikan.

Dengan keadaan penuh kendala seperti itu, bagaimana menyediakan pendidikan bermutu?

Menyediakan guru cakap dan bergairah mengajar di daerah terpencil tentu harus dilanjutkan dan digelorakan. Namun, berapa banyak guru hebat seperti itu yang sanggup disediakan dalam waktu satu-dua tahun ke depan? Lalu, dalam dua tahun itu, apakah anak-anak yang terpinggirkan dan terabaikan ini akan dibiarkan juga tak memperoleh kesempatan belajar?

Sungguh tak pantas sebenarnya pada abad ke-21 ini masih ada anak-anak kita yang belum memperoleh pendidikan wajar. Padahal, teman-temannya di Jakarta dan bahkan di Palu, Sulawesi Tengah, bersekolah dengan guru lengkap bahkan berpendidikan magister.

Karena itu, gagasan penggunaan sabak atau teknologi lainnya merupakan usulan yang layak dipikirkan. Terlebih lagi kemungkinan teknologi belajar merupakan pintu peluang terbesar negara menyediakan kesempatan belajar bermutu bagi anak-anak.

Benar bahwa di daerah terpencil belum ada infrastruktur yang memadai. Justru itu menandakan, ini saat yang tepat untuk merancangnya dengan biaya sehemat mungkin. Ini investasi pendidikan untuk 10-20 tahun ke depan. Ini saatnya rekayasawan kita merekacipta sumber daya listrik alternatif murah yang memungkinkan mengisi sumber daya sabak-el.

Surya, angin, bahkan sumber daya listrik kinetik putaran tuas tangan anak sendiri merupakan sumber daya alternatif. Beberapa desain sudah mampu mengubah putaran tuas oleh anak dalam 3 menit cukup guna mengaktifkan laptop 1 jam.

Tak ada jaringan internet juga bukan masalah karena sabak-el dapat dimanfaatkan dengan modus luar jaringan (luring). Dengan mempersiapkan bahan ajar dalam kartu memori, sabak-el dapat berfungsi sebagai sumber bahan ajar dan dapat diperbarui datanya dengan mudah secara berkala, yakni dengan mengirimkan kartu memori kecil itu. Ini jauh lebih mungkin dan hemat ketimbang mengirim buku ajar.

Keuntungan lain dari penggunaan sabak-el ini ialah peluang melokalkan pembelajaran IPA, IPS, Matematika, dan sebagainya, seperti ke dalam bahasa ibu. Dengan pendekatan buku ajar tradisional, tentunya hal ini rumit dan mahal, tetapi justru menjadi mungkin diwujudkan dengan teknologi.

 Guru

Jika guru di sekolah terpencil mengikuti program pelatihan di kota terdekat, guru akan meninggalkan sekolah dan muridnya akan terganggu. Belum lagi isi pelatihan guru saat ini kerap belum ke konsep mendalam karena jumlah dan kapasitas widyaiswara masih kurang.

Akan tetapi, dengan sabak-el, guru dapat langsung belajar dan mempraktikkan cara membelajarkan satu topik tertentu pada waktu yang singkat, tanpa perlu meninggalkan sekolahnya. Jika harus membelajarkan perkalian bilangan bulat hari Senin, misalnya, pada hari Minggu guru dapat langsung menyimak klip video lima menitan bagaimana mengajarkannya. Ini hemat dan akan tepat sasaran.

Seperti juga bagi murid, bagi guru di daerah terpencil, teknologi belajar juga kebutuhan. Program sabak-el ini layak untuk dikaji lebih rinci. Kemudian, jika dianggap layak, perlu diujicobakan dalam skala kecil dahulu untuk lokasi tertentu dan satu atau dua mata pelajaran saja. Uji coba untuk pulau yang terpencil, misalnya.

Ada yang skeptis bahwa program ini akan dikorupsi. Tentu ada kemungkinan itu. Bukankah buku ajar tradisional atau fasilitas pendidikan juga diselewengkan? Kurang bijak jika kesempatan belajar anak-anak terpinggirkan ini dipupuskan hanya karena kecurigaan akan ada orang jahat yang tega memalak dananya.

IWAN PRANOTO GURU BESAR MATEMATIKA ITB

Sumber : Kompas, Kritik bagi Pemimpin.com

Era Baru Ujian Nasional

Era Baru Ujian Nasional

ARIFAH SURYANINGSIH, Guru  SMKN 2 SEWON, Alumnus UNY  dan  MM UGM.

Kompas, Sabtu, 28 Februari 2015

Gambar : Kompas.image

“Adanya perubahan dari sistem lama ke sistem baru akan membawa pengguna,

dalam hal ini guru dan siswa, menghadapi masa transisi,

yaitu beradaptasi teknis (keahlian, kompetensi, proses kerja)

dan kultural (perilaku, pola pikir, komitmen).”

Arifah Suryaningsih

 Ujian nasional 2015 akan diwarnai beberapa perbedaan dibandingkan dengan pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan pertama adalah bahwa UN tahun 2015 tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan siswa, hanya untuk pemetaan mutu pendidikan. Perbedaan kedua adalah pada tahun ini UN daring sudah mulai dilaksanakan di beberapa sekolah. Artinya, akan ada dua macam sistem ujian nasional, yaitu sistem manual dan sistem terkomputerisasi.

UN daring (dalam jaringan/online) atau yang disebut computer based test (CBT) ini diharapkan bisa memberi solusi atas pelaksanaan ujian yang lebih bersih dari kecurangan, meniadakan kebocoran soal, efektif dalam pelaksanaan, bahkan efisien dalam anggaran. Dilaksanakannya UN daring merupakan perubahan besar sistem ujian nasional. Sebagai gambaran, pada UN 2013, siswa dihadapkan dengan lima variasi soal dalam satu ruang ujian.

Tahun 2014 dan 2015, siswa dihadapkan pada 20 variasi soal dalam satu ruang ujian. Seluruh soal dicetak pada kertas soal, kemudian siswa menjawab dengan cara melingkari jawaban yang dianggap benar menggunakan pensil jenis 2B pada lembar jawab komputer (LJK). Selanjutnya, LJK akan melewati alur pemeriksaan panjang sehingga hasil UN baru keluar dalam waktu panjang.

Dengan sistem daring, semua jalur dipersingkat. Model variasi soal dilakukan dengan sistem pengacakan basis data bank soal yang telah dipersiapkan sebagai bahan ujian. Dengan sistem ini, kerumitan dan proses panjang pencetakan serta pendistribusian soal yang sering menjadi masalah diminimalkan. Selanjutnya, model koreksi jawaban melalui alat pemindai LJK juga akan digantikan dengan sistem terkomputerisasi yang lebih andal. Masalah teknis lainnya juga terselesaikan dengan hilangnya waktu untuk pembagian soal dan pengawasan berlebihan.

Konversi sistem manual menuju sistem terkomputerisasi tentu membutuhkan banyak biaya dan waktu. Wajar jika penerapannya baru bisa dilaksanakan dan direkomendasikan untuk beberapa sekolah yang telah siap secara infrastruktur.

Adanya perubahan dari sistem lama ke sistem baru akan membawa pengguna, dalam hal ini guru dan siswa, menghadapi masa transisi, yaitu beradaptasi teknis (keahlian, kompetensi, proses kerja) dan kultural (perilaku, pola pikir, komitmen).

 Artinya sekolah yang telah menyatakan siap melaksanakan UN daring harus benar-benar mampu menyediakan semua fasilitas untuk siswa, khususnya perangkat keras, jaringan, koneksi internet, dan ketersediaan listrik. Perlu diwaspadai pula jaminan keamanan dari serangan virus ataupun hacker. Jangan sampai kebocoran soal dan kevalidan yang digembor-gemborkan pada UN daring menjadi sia-sia.

Selanjutnya, kesiapan teknisi dan penyelenggara di sekolah akan menjadi jaminan kelancaran pelaksanaannya. Dengan demikian, pelatihan menjadi agenda wajib bagi seluruh teknisi atau operator. Karena dari pelatihan itulah mereka akan bisa mengawal pelaksanaan UN dengan benar.

Hal yang lebih utama adalah penyiapan adaptasi siswa. Bukan hal mustahil siswa masih gagap sehingga gugup menggunakan perangkat komputer. Memang benar bahwa siswa yang akan melalui ujian ini termasuk generasi internet (generasi Z) sehingga UN daring boleh dikatakan justru mengakomodasi kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan perangkat TI dan internet. Namun, sekali lagi, tidak semua anak-anak generasi Z dari Sabang sampai Meurake mempunyai kemampuan yang sama di bidang TI. Faktor geografis dan kemampuan dukungan infrastruktur TI yang memadai akan menjadi jurang pemisah.

Bayangkan ketika siswa, guru, dan sekolahnya berada di posisi geografis yang sulit untuk bisa mengakses internet ataupun pasokan listrik. Maka, menghadirkan UN daring di semua sekolah adalah tantangan besar Kemdikbud pada tahun-tahun selanjutnya.

Selanjutnya, faktor psikologis tetap perlu diperhatikan karena, sampai dengan saat ini, hampir seluruh siswa masih terkondisikan mengerjakan uji coba UN dengan LJK, baik di tingkat sekolah, daerah, maupun provinsi. Pelatihan intensif (drilling) soal sudah berlangsung sejak awal semester, menjadikan mereka jenuh, lelah, dan sarat beban. Sementara uji coba UN secara daring belum juga dimulai. Ini bukanlah perkara yang mudah karena siswa, operator, ataupun sekolah penyelenggara tak punya banyak waktu lagi.

UN tinggal menghitung hari. Semua harus bergerak cepat, bersinergi dan berkoordinasi untuk hasil yang optimal. Terobosan yang dilakukan Kemdikbud dalam memperbaiki sistem dan pelaksanaan UN layak didukung dan diapresiasi, dengan catatan pemerintah benar-benar siap dan konsisten merintis perubahan ini.

Penerapan teknologi dan informasi sebaiknya bukan hanya pada UN, melainkan juga mulai diterapkan dalam sistem pembelajaran dan akan lebih lengkap lagi jika diintegrasikan dalam bentuk-bentuk evaluasi belajar. Semoga.

ARIFAH SURYANINGSIH GURU SMKN 2 SEWON, ALUMNUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DAN MM UNIVERSITAS GADJAH MADA

 Sumber: Kompas Cetak, 28 Februari 2015

UN Hak Siswa Mengetahui Hasil Belajar

UN Hak Siswa Mengetahui Hasil Belajar

Kompas,Jumat, 27 Februari 2015 | 13:01 WIB

“UN,  mengalami perubahan paradigma.

Jika dahulu dilihat sebagai alat uji proses belajar,

 maka sekarang diposisikan sebagai bagian dari proses pembelajaran.”

Anies Baswedan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, Ujian Nasional merupakan hak siswa untuk mengetahui hasil belajarnya selama menempuh pendidikan sehingga perlu dilaksanakan maksimal, meskipun tidak menentukan kelulusan.

"Kita tetap menunaikan kewajiban untuk menginformasikan tentang hasil belajar siswa, tapi tidak dikaitkan dengan kelulusan," kata Anies seusai menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Psikologi Islam di Yogyakarta, Jumat (27/2/2015), seperti dikutip Antara.

UN, kata dia, mengalami perubahan paradigma. Jika dahulu dilihat sebagai alat uji proses belajar, maka sekarang diposisikan sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Melalui perubahan itu, katanya, setiap kelulusan siswa tidak lagi berpatokan pada nilai beberapa mata pelajaran saja, melainkan harus mempertimbangkan seluruh komponen lain yang mencakup pengetahuan, karakter, dan perilaku siswa.

"Karenanya kita percayakan pada kepala sekolah dan guru masing-masing yang lebih mengetahui," kata Anies.

Pelaporan hasil UN, lanjut dia, harus disajikan secara komprehensif bukan hanya berupa angka. Dengan angka itu, harus dijabarkan sejauh mana penguasaan siswa atas suatu mata pelajaran.

"Sehingga orang tua dan siswa mengetahui nilai dan kompetensi yang sudah diraih siswa selama sekolah," kata dia.

Anies menambahkan, melalui mekanisme itu akan dapat dipetakan, sekolah mana yang telah menyelenggarakan pendidikan dengan baik sesuai standar nasional yang diharapkan.

"Akan dapat diketahui sekolah mana yang telah mendidik dengan baik di kabupaten atau kota masing-masing," kata dia.

Sumber : Kompas, com